Foto arsip gedung MK (2010): Wsaragih/Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0.
JAKARTA — Mahkamah Konstitusi meminta pembentuk undang-undang menata ulang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dalam waktu paling lama dua tahun sejak putusan dibacakan pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Berdasarkan laporan resmi Humas MK, Putusan Nomor 260/PUU-XXIII/2025 mengabulkan permohonan Lenny Damanik dan Eva Melina Br. Pasaribu. Perubahan diperlukan untuk memperjelas cakupan tindak pidana militer dan tindak pidana umum, sekaligus batas kewenangan pengadilan yang menangani perkara prajurit TNI.
Penataan mencakup penyatuan peradilan militer secara penuh dalam sistem satu atap, pengaturan pengadilan militer pertempuran, serta penyesuaian hukum acara.
Mahkamah turut menyoroti perlunya mekanisme penyelesaian perbedaan pendapat mengenai forum pengadilan yang berwenang menangani perkara.
Menurut amar yang diberitakan Humas MK, apabila perubahan tidak dilakukan hingga batas dua tahun tersebut, UU Peradilan Militer menjadi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan ini memberikan masa penataan kepada pembentuk undang-undang.
Sumber: Humas Mahkamah Konstitusi, 15 Oktober 2026. Disadur oleh redaksi.