JAKARTA — Ombudsman RI meminta pembenahan pengawasan dan pelayanan pemasyarakatan setelah pemeriksaan di Lapas Kelas IIA Cibinong. Sebanyak 11 saran perbaikan diserahkan kepada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut rilis resmi Ombudsman, dokumen disampaikan Anggota Ombudsman Syafrida R. Rasahan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Imipas Rudi Setiawan di Jakarta Selatan. Sekretaris Jenderal Asep Kurnia turut mendampingi.
Ombudsman meminta pemeriksaan menyeluruh di Lapas Cibinong serta penertiban fasilitas yang tidak memenuhi ketentuan. Pembenahan juga mencakup kesetaraan pelayanan bagi warga binaan, evaluasi penempatan petugas dan penghuni, serta pencegahan pungutan liar.
Syafrida menyoroti hambatan terhadap kunjungan pengawasan tanpa pemberitahuan dan kerentanan pengendalian bangunan. Ia juga menyampaikan dugaan pungutan oleh kepala kamar terhadap warga binaan. Dugaan tersebut merupakan persoalan yang disampaikan Ombudsman untuk ditindaklanjuti.
Kementerian diminta menjamin akses pengawas eksternal dan melaporkan hasil pemeriksaan secara berkala kepada Ombudsman serta Komisi XIII DPR RI.
Dalam rilis yang sama, Rudi menyampaikan bahwa kementerian merespons positif saran tersebut dan telah mengirim tim investigasi untuk memeriksa temuan di Lapas Cibinong.
Sumber: rilis resmi Ombudsman RI, 5 Oktober 2026.
Kredit foto: Tangkapan layar video Humas Lapas Cibinong melalui Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Tanpa perubahan.
