JAKARTA — Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan rencana pembentukan Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Pemilu untuk menyempurnakan aturan kepemiluan sekaligus memperkuat fungsi Bawaslu dan DKPP.
Menurut pemberitaan resmi Bawaslu, pernyataan tersebut disampaikan dalam Grand Final Kompetisi Debat Penegakan Hukum Pemilu Ke-6 di Jakarta, Kamis, 24 September 2026.
Rifqinizamy menilai demokrasi yang jujur dan adil membutuhkan penegakan hukum yang kuat. Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan kompetisi debat sebagai sarana membangun kesadaran politik dan kepatuhan terhadap hukum di lingkungan perguruan tinggi.
Dukungan terhadap pendidikan politik turut disampaikan melalui persetujuan anggaran untuk program edukasi Bawaslu. Namun, ia meminta penyelenggara mempertimbangkan pemerataan kesempatan bagi perguruan tinggi dari berbagai daerah.
Salah satu usulan yang disampaikan ialah mempertimbangkan penetapan juara berdasarkan kawasan. Gagasan tersebut diharapkan membuka ruang lebih luas bagi potensi mahasiswa dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Sumber: pemberitaan resmi Bawaslu, diterbitkan 25 September 2026.
https://metro.bawaslu.go.id/berita/apresiasi-konsistensi-bawaslu-komisi-ii-dpr-ri-tegaskan-komitmen-penguatan-hukum-dan