MUKOMUKO –WARTALUGASNEWS.COM, Kejaksaan Negeri (Kejari) Mukomuko melalui Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) bersama Tim Intelijen melaksanakan penggeledahan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mukomuko yang berlokasi di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah (Pemda) Mukomuko, pada Kamis (10/6).
Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian proses penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam perkara pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Penggeledahan dilakukan sebagai salah satu upaya penegakan hukum untuk mendukung proses penyelidikan agar berjalan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pelaksanaan penggeledahan dipimpin oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Mukomuko, M. Angga Refani, S.H., dengan didampingi tim dari Kejaksaan Negeri Mukomuko. Dalam kegiatan tersebut, Bidang Pidsus melakukan langkah-langkah pemeriksaan guna mencari dan menemukan dokumen maupun barang bukti yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani.
Penggeledahan ini menjadi bagian dari upaya penyidik dalam mengumpulkan alat bukti yang diperlukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Hibah Pilkada Tahun 2024.
Dokumen dan barang bukti yang ditemukan dalam proses penggeledahan diharapkan dapat membantu penyidik dalam mendalami penggunaan anggaran hibah, menelusuri kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan yang berlaku, serta mengidentifikasi berbagai aspek yang relevan dengan perkara tersebut.
Dalam proses penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, pengumpulan bukti merupakan tahapan penting untuk membangun konstruksi perkara secara utuh. Oleh karena itu, setiap dokumen maupun barang yang berkaitan dengan penyelidikan perlu diteliti dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Selain melibatkan Bidang Pidsus, kegiatan penggeledahan tersebut juga didukung oleh Tim Intelijen Kejari Mukomuko. Dukungan ini dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar, sehingga proses penggeledahan dapat dilaksanakan tanpa hambatan yang berarti.
Melalui langkah ini, Kejari Mukomuko berupaya memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan dana hibah tersebut. Namun, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana serta pihak-pihak yang harus bertanggung jawab tetap harus didasarkan pada hasil penyelidikan, alat bukti yang sah, dan proses hukum yang berlaku.
Penggeledahan di Kantor KPU Kabupaten Mukomuko tersebut juga menjadi bagian dari tahapan penegakan hukum yang perlu dilaksanakan secara cermat dan terukur. Seluruh temuan yang berkaitan dengan perkara akan menjadi bahan bagi penyidik untuk melakukan pendalaman lebih lanjut sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan penanganan perkara ini dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dengan demikian, proses hukum dapat berjalan secara objektif tanpa mendahului kesimpulan mengenai pihak-pihak yang terlibat sebelum adanya penetapan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Melalui proses penyidikan yang berkelanjutan, Kejari Mukomuko diharapkan dapat mengungkap fakta-fakta hukum secara terang dan menyeluruh terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana Hibah Pilkada Tahun 2024.
Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan proses demokrasi di Kabupaten Mukomuko.*(Js)*