JAKARTA — DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa, 6 Oktober 2026. Rapat dipimpin Ketua DPR Puan Maharani di Gedung Nusantara II, Jakarta.
Berdasarkan laporan resmi DPR yang terbit pukul 13.24 WIB, seluruh fraksi dan anggota yang hadir memberikan persetujuan setelah laporan pembahasan disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi Sturman Panjaitan.
Dari data dasar hingga pengamanan akses
Materi yang disetujui mencakup 20 bab dan 141 pasal. Data dasar nasional ditempatkan sebagai rujukan untuk perencanaan pembangunan, kebijakan fiskal, penganggaran, distribusi bantuan sosial, serta kebutuhan strategis negara.
Pengaturannya juga meliputi standar data, metadata, interoperabilitas, katalog nasional, dan pemanfaatan teknologi digital. Keamanan data, pengendalian akses, serta audit turut menjadi bagian materi yang dilaporkan DPR.
Laporan tersebut menyebut pembentukan lembaga penyelenggara Satu Data Indonesia yang bertanggung jawab kepada Presiden, dengan pembagian kewenangan pengelolaan hingga desa atau kelurahan.