MUKOMUKO – Ketua Front Pembela Rakyat, Saprin Efendi, S.Pd, menyoroti pengelolaan sisa bongkaran gedung pemerintah dalam laporan 7 Oktober 2026. Ia menilai material yang masih bernilai perlu diawasi dan dilelang sesuai mekanisme agar hasilnya masuk ke kas daerah.
Saprin mempertanyakan keberadaan sisa bongkaran, termasuk dari rehabilitasi sekolah, dan mengingatkan bahwa barang tersebut tetap merupakan aset daerah. Sorotan itu belum menjadi kesimpulan pemeriksaan tentang kehilangan aset.
Pejabat Bidang Aset BKD membenarkan sisa bongkaran termasuk aset daerah. Untuk Kantor Bupati, ia menyatakan bekas videotron dan atap disimpan oleh Bagian Umum Setdakab.
Namun, Bidang Aset mengaku belum menerima laporan terkait bongkaran rehabilitasi sekolah tahun 2026. Pihak terkait diminta melaporkannya kepada Sekda melalui Bidang Aset agar pengelolaan dan pelelangan dapat dilakukan sesuai aturan.