Berita Terbaru

Dinsos Mukomuko Perbarui Data Bansos, 22.021 Warga Tercatat Penerima BLTS Bapang
MUKOMUKO — Dinas Sosial Kabupaten Mukomuko melakukan pemutakhiran data penerima bantuan sosial agar penyalurannya sesuai kondisi kesejahteraan masyarakat. Dalam laporan September 2026,…

Dinas Perikanan Mukomuko Targetkan Produksi Ikan Laut 25.413 Ton pada 2026
MUKOMUKO — Dinas Perikanan Kabupaten Mukomuko menargetkan produksi ikan laut sebanyak 25.413 ton pada 2026. Target itu disampaikan dalam pemberitaan September sebagai…

Capaian September: IKD Mukomuko 3,4 Persen, KIA Mencapai 99,6 Persen
MUKOMUKO — Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mukomuko mencatat perbedaan capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan penerbitan Kartu Identitas Anak…

Realisasi PAD Mukomuko September Capai Rp36,9 Miliar, BKD Kejar Target 2026
MUKOMUKO — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mukomuko mencapai Rp36,9 miliar dari target Rp70,7 miliar dalam keterangan yang disampaikan pada September…

Semangat Gotong Royong Bangun Mukomuko, Pemkab Gandeng Dunia Usaha Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan
WARTALUGASNEWS.COM | Mukomuko — Di tengah menyempitnya ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Kabupaten Mukomuko melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan…

Mukomuko Luncurkan SIMPADU WADINI, Percepat Deteksi dan Pencegahan Konflik Sosial
Pemkab Mukomuko meluncurkan SIMPADU WADINI untuk mempercepat pelaporan, deteksi dini, dan pencegahan potensi konflik sosial.

Polres Mukomuko Gencarkan Patroli Humanis, Ajak Warga Bersama Jaga Keamanan
Polres Mukomuko bersama Polsek jajaran meningkatkan patroli rutin dan komunikasi dengan warga untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pendataan Pemilih Pilkades Mukomuko Dijadwalkan hingga 1 November di 37 Desa
Menurut jadwal resmi DPMD Mukomuko, pendataan pemilih berlangsung 3 Oktober–1 November 2026 sebelum pemungutan suara 22 November.

Safaruddin Dorong BUMN Libatkan Jaksa Pengacara Negara Sebelum Sengketa Membesar
Safaruddin mengusulkan koordinasi hukum lebih awal antara BUMN dan Jamdatun. Usulan kebijakan disampaikan dalam rapat Komisi III pada 5 Oktober 2026.















