BENGKULU — Rancangan Peraturan Daerah tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Sanitasi Provinsi Bengkulu memasuki tahap penyampaian nota penjelasan gubernur dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.
Agenda itu berlangsung pada Senin, 19 Oktober 2026, dan diberitakan ANTARA pada Selasa malam, 20 Oktober 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bengkulu Hemawati Br Pandia turut menghadiri rapat tersebut.
Penyampaian nota penjelasan merupakan salah satu tahap pembentukan peraturan daerah. Dokumen itu menjelaskan substansi dan tujuan pengaturan kebijakan serta strategi sanitasi daerah.
Raperda tersebut diharapkan menjadi landasan bagi arah kebijakan sanitasi, peningkatan kualitas lingkungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, statusnya masih rancangan dan belum menjadi peraturan daerah yang berlaku.
Keterlibatan Kementerian Hukum disebut sebagai dukungan terhadap penyusunan regulasi agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.
Gambar: Foto arsip kolam pengolahan air limbah di Bantar Gebang, Jakarta, pada 2010, sebagai ilustrasi sanitasi; bukan dokumentasi rapat DPRD atau kondisi fasilitas di Bengkulu. Kredit: 22Kartika melalui Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0. Foto diperkecil; lisensi tetap berlaku.
Sumber: ANTARA, 20 Oktober 2026. Disadur oleh redaksi.