WARTA LUGAS NEWS | MAKASSAR — Dukungan bagi usaha kecil dinilai perlu mencakup akses modal dan pendampingan, bukan hanya bantuan sesaat. Persoalan ini mengemuka dalam kunjungan reses Komisi VII DPR RI ke Makassar pada Jumat, 9 Oktober 2026.
Rilis resmi DPR pada 10 Oktober menyebut anggota Komisi VII Hendry Munief mengusulkan agar pembahasan RUU Kawasan Industri memuat kewajiban perusahaan besar membina industri kecil dan menengah di sekitarnya melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan.
Usulan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil sehingga dapat berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Hendry juga menyoroti kendala pelaku UMKM memenuhi persyaratan perbankan untuk mengakses Kredit Usaha Rakyat. Ia mendorong peran pemerintah melalui penjaminan serta pendampingan.
Dalam pertemuan dengan pemerintah provinsi, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman turut menyampaikan kebutuhan perlindungan usaha lokal dari perluasan ritel modern. Ia meminta keberpihakan kebijakan pusat serta pembatasan ekspansi hingga jalan desa.
Rilis tersebut memuat aspirasi dan usulan kebijakan; belum menyatakan bahwa kewajiban baru atau pembatasan ritel telah ditetapkan.
Sumber: rilis DPR RI, 10 Oktober 2026.
Ilustrasi dibuat dengan AI, bukan foto kejadian sebenarnya.