JAKARTA — Anggota Komisi III DPR RI Safaruddin mendorong badan usaha milik negara melibatkan Jaksa Pengacara Negara dan pengacara nasional sejak awal menghadapi potensi sengketa. Ia menilai koordinasi hukum tidak seharusnya baru dilakukan setelah perkara berkembang.
Usulan itu disampaikan dalam RDP dan RDPU Komisi III bersama Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Sekretaris Mahkamah Agung, serta praktisi hukum Hotman Paris Hutapea, Senin, 5 Oktober 2026, di Jakarta. E-Media DPR menerbitkan keterangannya pada 6 Oktober.
Usulan perlindungan kepentingan negara
Menurut Safaruddin, pelibatan tenaga hukum nasional penting untuk memperkuat strategi penanganan perkara dan memahami persoalan yang dihadapi BUMN. Ia menyoroti perlunya hubungan kerja lebih dini dengan Jamdatun untuk melindungi aset serta kepentingan negara.
Safaruddin juga mengusulkan agar kewajiban pelibatan tersebut dipertimbangkan dalam kebijakan pemerintah, baik melalui peraturan presiden maupun pengaturan tingkat undang-undang.
Pernyataan dalam rapat itu masih berupa dorongan kebijakan. Rilis yang menjadi sumber artikel ini tidak menyebut bahwa kewajiban baru tersebut sudah ditetapkan.